BANGKAUPDATE.COM, PANGKALPINANG — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pangkalpinang masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pelaksanaan MBG yang digelar, Kamis (16/4/2026).

Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menyoroti berbagai persoalan krusial, mulai dari lemahnya koordinasi antar instansi, belum optimalnya komunikasi, hingga pendataan supplier yang dinilai belum tertata dengan baik.
Ia juga mengungkap adanya indikasi persoalan serius di lapangan, termasuk kualitas makanan yang belum layak serta potensi risiko kesehatan.
“Hal ini tidak bisa dianggap remeh. Kualitas makanan harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai justru merugikan masyarakat,” tegasnya dalam rapat.
Selain itu, Dessy menekankan pentingnya pengawasan langsung agar pelaksanaan program berjalan sesuai harapan dan tidak tanpa kontrol.
“Kalau ada persoalan, jangan dibiarkan. Harus segera dikomunikasikan. Kita butuh kerja sama yang solid, bukan berjalan sendiri-sendiri.”
Sementara itu, Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Bangka Belitung, Nyayu Kurnia Ramadhini, memaparkan perkembangan program MBG di Pangkalpinang, mulai dari capaian hingga kendala yang dihadapi.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi dan tersebar di tujuh kecamatan. Selain itu, satu unit tambahan tengah dipersiapkan di Kecamatan Gerunggang.
“Total penerima manfaat yang sudah terlayani kurang lebih 43.388 orang, yang terdiri dari siswa, tenaga pendidik, dan non-tenaga pendidik.”
Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama terkait ketersediaan bahan baku.
“Saat ini kami masih mengalami keterbatasan susu UHT karena tingginya permintaan. Selain itu, variasi serta kualitas buah juga dinilai belum optimal, ditambah harga bahan dari supplier yang melampaui HET.”
Ia juga mengungkapkan adanya ketimpangan cakupan layanan di beberapa wilayah. Di Kecamatan Gerunggang, misalnya, baru sebagian sekolah yang terlayani, sementara puluhan lainnya belum.
“Sebagai contoh, di Kecamatan Gerunggang baru sekitar 18 sekolah yang sudah terlayani, sementara masih ada 39 sekolah lainnya yang belum. Di Girimaya juga masih terdapat 34 sekolah yang belum mendapatkan layanan.”
Selain itu, masih terdapat sejumlah sekolah di beberapa kecamatan yang belum menerima program tersebut.
“Untuk di Kecamatan Gabek, tercatat ada 11 sekolah yang belum menerima program ini, kemudian di Girimaya ada 5 sekolah, dan di Rangkui sebanyak 3 sekolah.”
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak dapat memperkuat sinergi guna memastikan program MBG berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
(Debri Khoirullah)






