BANGKAUPDATE.COM, PANGKALPINANG — Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin yang akrab disapa Prof Udin, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bersikap eksklusif dalam menjalankan pembangunan daerah, khususnya dalam menangani persoalan perkotaan.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) terkait perumusan isu strategis Kota Pangkalpinang dalam penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).
Menurut Prof Udin, pembangunan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, agar setiap permasalahan kota dapat diselesaikan secara bersama-sama.
“Pemerintah itu tidak boleh eksklusif. Kita harus bersama-sama melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dan penyelesaian masalah perkotaan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pendekatan inklusif menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Prof Udin juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat gotong royong sebagai nilai dasar bangsa Indonesia. Ia menyebut, gotong royong merupakan inti dari Pancasila yang harus terus dihidupkan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Ketika Pancasila diperas menjadi satu kata, maka itu adalah gotong royong. Itulah jiwa masyarakat Indonesia, dan kita harus bangga akan hal itu,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti sejumlah persoalan lingkungan perkotaan di Pangkalpinang yang kian kompleks. Di antaranya adalah perubahan fungsi ruang terbuka hijau menjadi kawasan permukiman, penyempitan saluran air akibat pembangunan di bantaran sungai, hingga keberadaan bangunan yang berdiri di atas saluran air.
Selain itu, persoalan sampah turut menjadi perhatian serius. Saat ini, produksi sampah di Kota Pangkalpinang mencapai sekitar 100 hingga 120 ton per hari, seiring meningkatnya aktivitas masyarakat.
“Semakin tinggi aktivitas masyarakat, maka volume sampah juga meningkat. Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama,” ungkapnya.
Melalui forum tersebut, diharapkan dapat dirumuskan langkah strategis yang melibatkan seluruh pihak guna mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
(Debri Khoirullah)
