BANGKAUPDATE.COM, PANGKALPINANG — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar audiensi bersama Perkumpulan Sopir Truk Tronton dan Trailer terkait kendala penggunaan BBM subsidi Bio Solar bagi kendaraan pengangkut kontainer berisi bahan pangan dan kebutuhan pokok, Senin (27/4/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel itu dipimpin Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, serta dihadiri perwakilan Pertamina, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, dan instansi terkait lainnya.
Dalam audiensi tersebut, para sopir dan pemilik kendaraan menyampaikan persoalan tidak aktifnya barcode pada kendaraan roda enam ke atas, sehingga tidak dapat mengakses BBM subsidi.
Didit mengatakan, kendaraan tersebut memiliki peran penting dalam mendistribusikan kebutuhan pokok ke berbagai daerah di Bangka Belitung. Karena itu, permasalahan tersebut perlu segera ditangani agar distribusi logistik tidak terganggu.
“Jika mereka harus menggunakan bahan bakar non subsidi, tentu biaya operasional meningkat dan dampaknya akan dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga barang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari sekitar 60 unit kendaraan yang mengalami kendala barcode, proses pengaktifan kembali akan segera dilakukan secara bertahap.
Menurutnya, pihak Pertamina telah menyatakan kesiapan mempercepat proses aktivasi selama seluruh persyaratan administrasi, termasuk pajak kendaraan, telah dipenuhi.
“Komitmennya, jika persyaratan lengkap, proses pengaktifan bisa diselesaikan dengan cepat dan langsung dilanjutkan ke kendaraan berikutnya,” katanya.
Selain persoalan barcode, DPRD Babel juga meminta adanya evaluasi kuota BBM subsidi bagi kendaraan pengangkut logistik. Selama ini, kuota sekitar 60 liter dinilai belum mencukupi untuk rute distribusi ke wilayah seperti Bangka Selatan, Mentok, hingga Belinyu.
“Untuk kendaraan pengangkut sembako yang menyangkut kepentingan masyarakat, kami minta ada penyesuaian kuota,” tegasnya.
Didit menambahkan, langkah tersebut penting guna menjaga kelancaran distribusi serta menekan potensi kenaikan harga bahan pokok di pasaran.
Audiensi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa kendaraan yang memenuhi syarat dapat kembali mengaktifkan barcode untuk memperoleh akses BBM subsidi.
“Alhamdulillah, persoalan ini sudah menemukan solusi. Kita harapkan distribusi logistik kembali lancar,” pungkasnya. (*)
