BANGKAUPDATE.COM, Pangkalpinang — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil langkah tegas dalam merespons fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dinilai belum berpihak kepada petani.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran pemerintah daerah, asosiasi petani, dan perwakilan perusahaan sawit. DPRD menilai ketimpangan harga masih terjadi di lapangan, di mana harga tinggi di tingkat pabrik tidak sepenuhnya dirasakan oleh petani.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan pentingnya komitmen dari pihak perusahaan untuk menaikkan harga beli TBS secara adil. Ia menyoroti panjangnya rantai distribusi yang menyebabkan harga di tingkat petani menjadi rendah.
“Kami meminta para pengusaha pabrik sawit tetap menaikkan harganya. Masalahnya, harga tinggi itu seringkali hanya dinikmati di tingkat pabrik, bukan di tingkat petani. Hal ini terjadi karena adanya rantai distribusi yang panjang melalui pengepul atau pemilik DO,” ujar Didit.
Selain itu, DPRD juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi lintas instansi dalam proses penetapan harga. Selama ini, penentuan harga dinilai belum berjalan optimal karena masih adanya perusahaan yang tidak hadir dalam rapat penetapan harga resmi.
Untuk memperkuat pengawasan, DPRD mengusulkan keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses penentuan dan pengawasan harga. Langkah ini dinilai penting agar terdapat kepastian hukum serta efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar kesepakatan.
“Kami meminta agar Kejaksaan dan Kepolisian dilibatkan dalam penentuan harga. Di situlah nanti dirumuskan harga maksimal dan minimal. Jika harga sudah disepakati dan masih ada yang melanggar, maka sanksi tegas harus dijatuhkan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Babel berencana menyurati Gubernur untuk segera membentuk tim terpadu pengawasan harga sawit. Tim ini nantinya akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, perusahaan, petani, hingga aparat penegak hukum.
Tim terpadu tersebut diharapkan mampu memantau pelaksanaan harga di lapangan secara langsung serta memastikan kebijakan yang telah disepakati berjalan efektif. Jika ditemukan pelanggaran, tim akan mendorong pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Melalui upaya ini, DPRD Babel berharap stabilitas harga sawit dapat terjaga dan kesejahteraan petani di daerah semakin meningkat.
