BANGKAUPDATE.COM, PANGKALPINANG — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Komitmen tersebut disampaikan menyusul aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mahasiswa di Kantor DPRD Babel, Kamis (16/4/2026). Aksi tersebut membawa berbagai tuntutan, mulai dari persoalan kesejahteraan guru hingga fasilitas pendidikan yang dinilai masih perlu perhatian.
Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan mahasiswa menjadi catatan penting bagi lembaga legislatif untuk ditindaklanjuti.
“Kami menjadikan hal ini sebagai perhatian ke depan, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru honorer melalui dukungan anggaran daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DPRD Babel membuka peluang untuk mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik di daerah.
Selain itu, pihaknya juga akan menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan tenaga pendidik dapat terpenuhi secara maksimal, termasuk dalam hal penambahan formasi guru.
“Kami juga akan mendorong pemerintah pusat agar usulan daerah terkait kebutuhan tenaga pendidik dapat diakomodasi dengan baik,” tambahnya.
DPRD Babel memastikan seluruh aspirasi yang telah disampaikan tetap akan dipelajari dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan.
DPRD menilai, isu pendidikan, khususnya terkait kesejahteraan guru, merupakan hal krusial yang harus menjadi perhatian bersama demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bangka Belitung.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan pemerintah pusat, diharapkan berbagai persoalan di sektor pendidikan dapat segera menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan. (*)
